Konspirasi UUD Tahun 1945 Sebagai Konstitusi di Indonesia
imagesUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ( Disingkat UUD 1945, UUD 45, UUD RI 1945, atau UUD NRI 1945) adalah konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang berlaku di Republik Indonesia. UUD 1945 menjadi perwujudan dari dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila, yang disebutkan secara gamblang dalam Pembukaan UUD 1945. Perumusan UUD 1945 dimulai dengan kelahiran dasar negara Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang pertama BPUPKI. Perumusan UUD yang sah sendiri mulai dilakukan pada tanggal 10 Juli 1945 dengan dimulainya sidang kedua BPUPKI untuk menyusun konstitusi. UUD 1945 diberlakukan secara resmi sebagai konstitusi negara Indonesia oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Pemberlakuannya sempat dihentikan selama 9 tahun dengan berlakunya Konstitusi RIS dan UUDS 1950. UUD 1945 kembali berlaku sebagai konstitusi negara melalui Dekret Presiden yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959. Setelah memasuki masa reformasi, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan atau (amendemen) dari tahun 1999–2002. UUD 1945 memiliki otoritas sebagai hukum tertinggi dalam sistem pemerintahan negara Indonesia, sehingga seluruh lembaga negara di Indonesia harus tunduk pada UUD 1945 dan penyelenggaraan negara harus mengikuti ketentuan UUD 1945. Selain itu, setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian atas undang-undang, sementara Mahkamah Agung atas peraturan di bawah undang-undang, yang bertentangan dengan ketentuan UUD 1945. Wewenang untuk melakukan pengubahan terhadap UUD 1945 dimiliki Majelis Permusyawaratan Rakyat, seperti yang telah dilakukan oleh lembaga ini sebanyak empat kali. Ketentuan mengenai perubahan UUD 1945 diatur dalam Pasal 37 UUD 1945.

Struktur

UUD 1945 telah mengalami perubahan struktur yang signifikan semenjak UUD 1945 diamendemen sebanyak empat kali. Bahkan, diperkirakan hanya 11% dari keseluruhan isi tetap sama seperti sebelum adanya perubahan UUD. Sebelum diamendemen, UUD 1945 sebagai berikut:
  1. Pembukaan, yang terdiri dari 4 alinea.
  2. Batang Tubuh, yang terdiri dari:
    1. 16 Bab, 37 pasal / 65 Ayat aturan utama.
    2. 4 Pasal aturan peralihan.
    3. 2 Ayat aturan pertambahan.
  3. Penjelasan, yang terdiri dari penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal.
Setelah diamendemen, UUD 1945 saat ini menurut Pasal II Aturan Tambahan UUD 1945 terdiri sebagai berikut:
  1. Pembukaan, yang terdiri dari 4 Alinea.
  2. Pasal-pasal, yang terdiri dari:
    1. 21 Bab, 73 Pasal / 194 Ayat aturan utama.
    2. 3 Pasal aturan peralihan.
    3. 2 Pasal aturan tambahan.
Berikut ini merupakan struktur UUD 1945 dalam satu naskah (setelah amendemen ke-4).

Pembukaan

Pembukaan UUD 1945 merupakan bagian pendahuluan dari UUD 1945 yang berupa teks 4 Alinea. Setiap alinea dalam Pembukaan mempunyai makna yang berbeda-beda, yaitu sebagai berikut:
  1. Alinea I bermakna bahwa bangsa Indonesia anti penjajahan, karena penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Kemudian, bangsa Indonesia juga mengakui bahwa setiap bangsa berhak untuk merdeka. oleh karena itu bangsa Indonesia mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa di dunia.
  2. Alinea II menggambarkan cita-cita luhur bangsa Indonesia yaitu ingin mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
  3. Alinea III berisi pernyataan kemerdekaan Indonesia, dan juga pengakuan bangsa Indonesia bahwa kemerdekaan yang dicapai adalah berkat rahmat Tuhan dan bukan semata-mata hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri.
  4. Alinea IV memuat tujuan dibentuknya pemerintahan dan negara Republik Indonesia, serta memuat dasar negara Pancasila.

Batang Tubuh

Batang Tubuh UUD 1945 merupakan bagian isi dari UUD 1945 yang berupa pasal-pasal dan ayat-ayat. Batang Tubuh terdiri dari 16 bab, yang terdiri dari 37 Pasal / 194 Ayat. Materi muatan Batang Tubuh ini berisi garis-garis besar berupa identitas negara, lembaga tinggi negara, warga negara, sosial ekonomi, hak asasi manusia, demografi, dan aturan perubahan UUD.

Bab I: Bentuk dan Kedaulatan

Bab I terdiri dari satu pasal atau 3 Ayat. Bab I (terdiri dari Pasal 1) menyatakan bentuk negara Indonesia sebagai negara kesatuan republik, kedaulatan negara berada di tangan rakyat, dan sistem negara Indonesia sebagai negara hukum.

Bab II: Majelis Permusyawaratan Rakyat

150px Coat of arms of the People%27s Consultative Assembly Indonesia.svg
Lambang MPR RI
Bab II terdiri dari 2 Pasal5 Ayat. Bab II mengatur hal-hal mengenai lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI / MPR). Isi Bab II berdasarkan pasal-pasal, yaitu sebagai berikut:
  1. Pasal 2: Susunan, Sidang, dan Putusan MPR.
  2. Pasal 3: Wewenang MPR.

Bab III: Kekuasaan Pemerintahan Negara

150px Indonesian Presidential Seal gold.svg
150px Indonesian Vice Presidential Seal gold.svg
Lambang Presiden dan Wakil Presiden RI
Bab III terdiri dari 17 Pasal / 38 ayat, sehingga menjadi bab dengan jumlah pasal dan ayat terbanyak di dalam UUD ini. Bab III mengatur hal-hal yang menyangkut Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Isi Bab III berdasarkan pasal-pasal, yaitu:
  1. Pasal 4: Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara, dengan dibantu oleh Wakil Presiden.
  2. Pasal 5: Wewenang Presiden mengenai peraturan perundang-undangan.
  3. Pasal 6: Syarat calon Presiden dan Wakil Presiden.
  4. Pasal 6A: Tata cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
  5. Pasal 7: Periode jabatan Presiden dan Wakil Presiden.
  6. Pasal 7A: Alasan pelengseran Presiden dan/atau Wakil Presiden.
  7. Pasal 7B: Tata cara pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden.
  8. Pasal 7C: Presiden yang tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan DPR.
  9. Pasal 8: Prosedur bila terjadi kekosongan jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden.
  10. Pasal 9: Sumpah atau janji Presiden dan Wakil Presiden dalam pelantikan.
  11. Pasal 10: Kekuasaan tertinggi kemiliteran di tangan Presiden.
  12. Pasal 11: Hubungan internasional yang dibuat Presiden Indonesia.
  13. Pasal 12: Wewenang Presiden dalam menyatakan keadaan bahaya
  14. Pasal 13: Pengangkatan dan penerimaan duta dan konsul oleh Presiden.
  15. Pasal 14: Pemberian grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi oleh Presiden.
  16. Pasal 15: Pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lain oleh Presiden.
  17. Pasal 16: Pembentukan dewan pertimbangan.

Bab IV: Dewan Pertimbangan Agung

Setelah amendemen keempat, isi Bab IV dihapuskan. Keberadaan Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dihapuskan dari struktur Pemerintahan Indonesia. Peran DPA digantikan oleh suatu dewan pertimbangan seperti yang disebutkan dalam Bab III Pasal 16 UUD 1945.

Bab V: Kementerian Negara

Bab V terdiri dari 1 Pasal4 Ayat. Bab V terdiri dari Pasal 17 mengatur hal-hal mengenai lembaga-lembaga Kementerian Negara.

Bab VI: Pemerintahan Daerah

Bab VI terdiri dari 3 Pasal4 Ayat. Bab VI mengatur hal-hal mengenai pemerintahan daerah di Indonesia, khususnya pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Isi Bab VI berdasarkan pasal-pasal yaitu sebagai berikut:
  1. Pasal 1 8: Ciri-ciri wilayah admistratif di Indonesia beserta pemerintahan daerahnya.
  2. Pasal 1 8 A: Hubungan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.
  3. Pasal 1 8 B: Satuan pememerintahan daerah khusus dan kesatuan masyarakat hukum adat.

Bab VII: Dewan Perwakilan Rakyat

150px Coat of arms of the People%27s Representative Council of Indonesia.svg
Lambang DPR-RI
Bab VII terdiri dari 7 Pasal / 18 Ayat. Bab VI mengatur hal-hal utama mengenai lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI / DPR) dan pembentukan undang-undang. Isi Bab VII berdasarkan pasal-pasal sebagai berikut yaitu:
  1. Pasal 19: Pemilihan anggota, susunan, dan sidang DPR.
  2. Pasal 20: Wewenang DPR dalam membuat UU.
  3. Pasal 20 A: Fungsi dan hak anggota DPR.
  4. Pasal 21: Pengajuan UU oleh DPR.
  5. Pasal 22: Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu).
  6. Pasal 22 A: Tata cara pembentukan UU.
  7. Pasal 22 B: Pemberhentian anggota DPR.

Bab VII A: Dewan Perwakilan Daerah

150px Coat of arms of the Regional Representative Council of Indonesia.svg
Lambang DPD RI
Bab VII A terdiri dari 2 Pasal / 8 Ayat. Bab VII A mengatur hal-hal mengenai lembaga Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI / DPD). Isi Bab VII A berdasarkan pasal-pasal yaitu sebagai berikut:
  1. Pasal 22 C: Pemilihan anggota, susunan, dan sidang DPD.
  2. Pasal 22 D: Wewenang dan pemberhentian anggota DPD.

Bab VIIB: Pemilihan Umum

Bab VII B terdiri dari 1 Pasal6 Ayat. Bab VII B hanya terdiri dari Pasal 22E mengatur pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia.

Bab VIII: Hal Keuangan

Bab VIII terdiri dari 5 Pasal / 7 Ayat. Bab VIII mengatur hal-hal yang berhubungan dengan keuangan negara. Isi Bab VIII berdasarkan pasal-pasal yaitu sebagai berikut:
  1. Pasal 23: Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
  2. Pasal 23 A: Pajak dan pungutan lain.
  3. Pasal 23 B: Mata uang.
  4. Pasal 23 C: Hal-hal keuangan negara lainnya.
  5. Pasal 23 D: Bank sentral.

Bab VIIIA: Badan Pemeriksa Keuangan

150px BPK insignia.svg
Lambang BPK RI
Bab VIII A terdiri dari 3 Pasal7 Ayat. Bab VIII A mengatur hal-hal mengenai lembaga Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK). Isi Bab VIII A berdasarkan pasal-pasal sebagai berikut:
  1. Pasal 23 E: Tugas BPK.
  2. Pasal 23 F: Susunan BPK.
  3. Pasal 23 G: Kedudukan BPK.

Bab IX: Kekuasaan Kehakiman

121px Insignia of the Supreme Court of the Republic of Indonesia.svg
155px Insignia of the Judicial Commission of the Republic of Indonesia.svg
139px National emblem of Indonesia Garuda Pancasila.svg
Lambang MA ,MK dan KY. Lembaga MK menggunakan lambang Garuda Pancasila tanpa embel-embel.
Bab IX terdiri dari 5 pasal / 19 ayat. Bab IX mengatur segala hal mengenai lembaga dan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Isi Bab IX berdasarkan pasal-pasal yaitu sebagai berikut:
  1. Pasal 24: Garis besar kekuasaan kehakiman di Indonesia.
  2. Pasal 24A: Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA).
  3. Pasal 24B: Komisi Yudisial Republik Indonesia (KY).
  4. Pasal 24C: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK).
  5. Pasal 25: Syarat-syarat menjadi hakim.

Bab IXA: Wilayah Negara

Bab IX A terdiri dari 1 Pasal1 Ayat. Bab IX A (yang terdiri dari Pasal 25 A) mengatur wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bab X: Warga Negara dan Penduduk

Bab X terdiri dari 3 Pasal7 Ayat. Bab X mengatur pengertian, hak, dan kewajiban dari warga negara dan penduduk Indonesia. Isi Bab X berdasarkan pasal-pasal yaitu sebagai berikut:
  1. Pasal 26: Pengertian warga negara dan penduduk.
  2. Pasal 27: Hak dan kewajiban utama sebagai warga negara.
  3. Pasal 28: Kebebasan berserikat dan berpendapat.

Bab XA: Hak Asasi Manusia

Bab X A terdiri dari 10 Pasal / 26 Ayat. Bab X A memuat segala hak asasi manusia (HAM) yang dijamin oleh UUD ini. Isi Bab X A berdasarkan pasal-pasal yaitu sebagai berikut:
  1. Pasal 28 A: Hak hidup dan mempertahankan hidup
  2. Pasal 28 B: Hak berkeluarga dan hak anak
  3. Pasal 28 C: Hak mengembangkan diri, hak memanfaatkan pendidikan dan budaya, serta hak memajukan diri untuk memperjuangkan hak kelompoknya.
  4. Pasal 28 D: Hak keadilan dalam hukum, pekerjaan, dan pemerintahan, serta hak kewarganegaraan.
  5. Pasal 28 E: Hak kebebasan memeluk agama atau meyakini kepercayaan, serta hak berserikat dan berpendapat.
  6. Pasal 28 F: Hak berkomunikasi dan bertukar informasi.
  7. Pasal 28 G: Hak perlindungan individu dan kelompok, hak bebas dari perbudakan, dan hak mencari suaka.
  8. Pasal 28 H: Kak hidup sejahtera, hak mendapat keadilan dan persamaan hak, hak jaminan sosial, serta hak milik pribadi.
  9. Pasal 28 I: HAM yang tidak dapat dikurangi, hak bebas dari diskriminasi, identitas budaya dan hak masyarakat tradisional, serta peran negara atas HAM.
  10. Pasal 28 J: Kewajiban menghormati HAM orang lain dan pembatasan HAM dalam kasus khusus oleh UU.

Bab XI: Agama

Bab XI terdiri dari 1 Pasal / 2 Ayat. Bab XI (terdiri dari Pasal 29) menyatakan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan mengatur jaminan kebebasan beragama dan beribadah sesuai agamanya.

Bab XII: Pertahanan dan Keamanan Negara

145px Insignia of the Indonesian National Armed Forces.svg
139px Insignia of the Indonesian National Police.svg
Lambang Tentara Nasional Indonesia( TNI) dan Polisi Negara Republik Indonesia(POLRI)
Bab XII terdiri dari 1 Pasal dan 5 Ayat. Bab XII (terdiri dari Pasal 30) mengatur sistem pertahanan dan keamanan negara, terutama mengenai satuan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), serta keterlibatan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

Bab XIII: Pendidikan dan Kebudayaan

Bab XIII terdiri dari 2 Pasal dan 7 Ayat. Bab XIII mengatur pendidikan nasional untuk warga negara dan kemajuan kebudayaan nasional. Isi Bab XIII berdasarkan pasal-pasal sebagai berikut:
  1. Pasal 31: jaminan untuk warga negara memperoleh pendidikan dan kewajiban mengenyam pendidikan, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
  2. Pasal 32: pengembangan nilai dan kekayaan budaya nasional.

Bab XIV: Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial

Bab XIV terdiri dari 2 Pasal dan 9 Ayat. Bab XIV mengatur garis-garis besar perekonomian nasional dan program kesejahteraan sosial. Isi Bab XIV berdasarkan pasal-pasal sebagai berikut:
  1. Pasal 33: mekanisme perekonomian nasional dan pengelolaan sumber daya vital dalam negeri.
  2. Pasal 34: pemeliharaan orang miskin dan anak terlantar, serta pengadaan jaminan sosial, fasilitas kesehatan, dan fasilitas umum.

Bab XV: Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan

219px Flag of Indonesia.svg
135px National emblem of Indonesia Garuda Pancasila.svg
Bendera Merah Putih dan Garuda Pancasila
Bab XIV terdiri dari 5 Pasal dan 5 Ayat. Bab XV memberi penjelasan atas beberapa identitas negara Indonesia. Isi Bab XV berdasarkan pasal-pasal, yaitu:
  1. Pasal 35: bendera negara Indonesia sebagai Sang Merah Putih.
  2. Pasal 36: bahasa nasional Indonesia sebagai bahasa Indonesia.
  3. Pasal 36 A: lambang negara Indonesia sebagai Garuda Pancasila dan semboyan negara sebagai Bhinneka Tunggal Ika.
  4. Pasal 36 B: lagu kebangsaan Indonesia sebagai lagu Indonesia Raya.
  5. Pasal 36 C: ketentuan lebih lanjut atas identitas-identitas negara yang disebutkan di atas.

Bab XVI: Perubahan Undang-Undang Dasar

Bab XVI terdiri dari 1 Pasal dan 5 Ayat. Bab XVI mengatur ketentuan-ketentuan untuk mengubah UUD ini.

Aturan Peralihan

Aturan-aturan peralihan memberikan ketentuan-ketentuan kepada pemerintah agar penyesuaian dengan perubahan-perubahan pada UUD dapat berjalan dengan lancar. Aturan-aturan tersebut yaitu sebagai berikut:
  1. Pasal I memberikan legitimasi terhadap undang-undang yang berlaku sebelum perubahan UUD agar tetap berlaku hingga undang-undang pengganti disahkan menurut UUD.
  2. Pasal II memberikan legitimasi terhadap lembaga-lembaga yang telah usang setelah perubahan UUD untuk tetap berfungsi sepanjang melaksanakan aturan baru dari perubahan UUD, hingga dibentuknya lembaga yang baru menurut UUD.
  3. Pasal III memberikan legitimasi terhadap MA agar menjalankan kewenangan-kewenangan MK sebelum lembaga tersebut dibentuk selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus 2003.
Sejarah UUD 1945

Perumusan

220px Naskah Asli Piagam Jakarta
Piagam Jakarta
Sidang pertama BPUPKI, yang dilaksanakan dari tanggal 28 Mei hingga 1 Juni tersebut, menghasilkan gagasan "dasar negara", dengan mengacu pada rumusan "Pancasila" yang digagas oleh Soekarno. Selain itu, sidang ini juga menghasilkan kesepakatan untuk membentuk suatu Panitia Sembilan yang akan membahas lebih jauh mengenai gagasan tersebut agar menghasilkan rumusan yang sah. Satu setengah bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia Sembilan yang telah mengadakan sidang-sidang akhirnya merampungkan rumusan dasar negara tersebut dan menamakannya Piagam Jakarta. Naskah piagam inilah yang menjadi naskah Pembukaan UUD 1945.

Pengesahan dan pemberlakuan UUD 1945

300px PPKI
Sidang pertama PPKI (18 Agustus 1945)
Setelah Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang merupakan kelanjutan dari BPUPKI mengadakan sidang pertamanya pada tanggal 18 Agustus. Sidang tersebut kemudian menghasilkan, salah satunya, penetapan rancangan Pembukaan dan Batang Tubuh UUD yang dihasilkan BPUPKI sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang sah. Sebelum itu, PPKI melakukan beberapa perubahan pada naskah UUD hasil rancangan BPUPKI, terutama pada bagian-bagian yang dianggap lebih menonjolkan ke agama Islam.
Kesimpulan
UUD 1945 adalah konstitusi dasar Negara Republik Indonesia ayang mengatur prinsip-prinsip dasar Negara, Hak Asasi Manusia, dan Mekanisme Pemerintahan. UUD ini telah mengalami beberapa perubahan untuk mengakomodasi perubahan dalam masyarakat dan kebutuhan Negara. Baca Juga:Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *